Pecahkan Rekor MURI, DEMIT Gelar Video Conference dengan 360 Desa

Video Conference Gerakan Desa Membangun (GDM)
Video Conference Gerakan Desa Membangun (GDM)
Video Conference Gerakan Desa Membangun (GDM)

JAKARTA (Lampost.co): Gerakan Desa Membangun (GDM) membuat gebrakan spektakuler. Dalam upaya menyosialisasikan RUU Desa, melalui gagasan yang ditelurkannya yakni Desa Melek Informasi dan Teknologi (DEMIT), GDM menggelar video conference dengan 360 desa dari 36 titik yang berbeda di seluruh Indonesia.

Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini, memecahkan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai video conference dengan titik lokasi terbanyak. Pesertanya mulai dari kepala desa, perangkat desa, dan warga desa mulai dari Aceh hingga Papua.

Wakil Ketua Pansus RUU Desa dan Pembina GDM Budiman Sudjatmiko, didapuk menjadi pembicara untuk berinteraksi langsung melalui teknologi video conference tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membuktikan kesiapan desa mengambil bagian dalam kemajuan teknologi dan memanfaatkannya untuk kemajuan desa masing-masing.

”Utamanya dalam menyambut RUU Desa yang akan segera disahkan,” ungkap Budiman di sela-sela acara yang digelar di Plaza Bapindo, Jakarta, Senin (9/12).

Budiman menambahkan, UU Desa dan DEMIT adalah dua perangkat penting untuk menuju nol kemiskinan di Indonesia.

”Saya punya visi ke depan Indonesia nol kemiskinan, yaitu cukup sandang, pangan dan papan. UU Desa adalah jalan untuk mencapai nol kemiskinan, melalui strategi membangun daulat desa. Pembangunan harus bertumpu dari bawah yaitu pada kemampuan 73.000 desa untuk menyangga kemajuan republik ini. Sedangkan DEMIT hadir sebagai salah satu wujud kesiapan desa untuk menjalankan UU Desa, urainya.

RUU Desa yang akan segera disahkan menjadi sangat bermakna bagi bangsa Indonesia karena akan menggalakkan ekonomi dari basis terkecil bangsa Indonesia. RUU Desa akan memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk membangun dan berkembang atas dasar kebutuhan dan potensi sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing.

Salah satu aspek yang menumbuhkan potensi kemajuan desa nantinya adalah diaturnya hak penganggaran Desa dari APBN dan APBD. ”Setelah RUU disahkan, Desa akan mendapat anggaran langsung dari negara. Dari anggaran tersebut, Desa dapat merumuskan sendiri kebutuhan prioritas pembangunan, tanpa harus tergantung oleh kekuatan dari luar desa ujar politisi PDIP yang dikenal sebagai penggagas dan pejuang UU Desa ini.

Dalam kesempatan yang sama, Irman Meilandi, penggiat GDM mengatakan, kegiatan ini merupakan terobosan bagi pelaku di Desa dalam membuktikan kesiapan Desa menyambut pintu pembangunan yang dibuka oleh UU Desa.

”Metode video conferece ini memungkinkan efisiensi komunikasi aparatur negara dengan unit terkecilnya. Metode seperti ini nantinya dapat menjadi metode komunikasi politik pemimpin dengan rakyatnya,” katanya.

Selanjutnya, GDM juga akan membangun dan mengembangkan fasilitas video conference seperti ini. ”Tidak akan berhenti di sini saja, nantinya akan ada situation room GDM dengan basis video conference yang siap sedia untuk berkomunikasi secara intensif dengan para perangakat desa di berbagai wilayah di Indonesia sebagai fasilitator pemberdayaan, ungkap Irman.

Sekadar informasi, GDM adalah sebuah gerakan yang berangkat dari inisiatif kolektif desa-desa di Indonesia untuk mengelola sumber daya desa dan tata pemerintahan yang baik. GDM tercetus pada 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas.

Gerakan ini lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung dari atas ke bawah (top down) dibanding dari bawah ke atas (bottom up). Akibatnya, desa sekadar menjadi objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Desa tidak kurang diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya. ()

Laporan : Inge
Editor : Sulaiman

Sumber : http://bit.ly/1iTuW0O

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan