RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA (Upaya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam mewujudkan Kemandirian Desa) Bag. I

Merdesa Lahir Bathin

Penyelenggaraan pemerintahan desa telah melewati berbagai pola dan bentuk dalam perjalanan sejarah sistem penyelenggaaan negara. Walaupun demikian pada dasarnya setiap rezim pemerintahan selalu mencanangkan orientasi dasar dari semua pengaturan itu adalah untuk mencapai kesejathteraan masyarakat. Seiring dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari reformasi sistem politik, maka penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengalami perubahan.

Merdesa Lahir Bathin
Merdesa Lahir Bathin

Perubahan tersebut menyangkut prinsip dasar penyelenggaraan pemerinatah desa yang terdiri dari; Pertama ; keanekaragaman, yang mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai nasional dalam berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Kedua; partisipasi, artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menghargai partisipasi dari masyarakat. Ketiga; otonomi,  bahwa kewenangan desa didasarkan pada hak asal usul dan nilai sosial budaya namun demikian harus memperhatikan dinamika zaman sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan secara modern dan visioner. Keempat; demokratisasi, yang mengandung makna bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa senantiasa  harus mengakomodir aspirasi rakyat yang diartikulasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kelima; pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu pembangunan senantiasa ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan program  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dasar prinsip tersebut diatas maka pembangunan desa direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan semua potensi yang dimiliki desa yang tercermin dalam sinergi tiga komponen yaitu pemerintah desa, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, serta dunia usaha sebagai  penggerak perekonomian desa. Penerapan otonomi desa diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan pada kekuatan swadaya dan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, agar pengembangan ekonomi desa mengikuti skema paradigma tersebut, maka diperlukan visi, misi, dan program bersama seluruh elemen di desa, sehingga bisa menjadi jalan keluar bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kha)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan