LAPORAN TAHUNAN PPID PEMERINTAH DESA HANURA TAHUN 2018

 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Kepala Desa Hanura No. 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dilingkungan Pemerintah Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Diharapkan dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). 

Pelayanan Informasi Publik

  1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 2018 telah menggantikan 10 PC baru sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi

Dengan Sarana dan Fasilitas terdiri dari :

  1. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
  2. 1unit PC untuk petugas front desk dan
  3. 1 Printer;
  4. 1 unit Plasma
  5. Daftar Informasi Publik
  6. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
  7. Formulir permintaan informasi publik,
  8. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
  9. Tanda bukti penyerahan informasi publik,
  10. Formulir pemberitahuan tertulis,
  11. Formulir pengajuan keberatan.
  1. Jam Pelayanan Informasi Publik Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat @ 5 Jam dan seminggu 25 Jam.

 

  1. Layanan Akses Internet untuk masyarakat umum Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Pemerintah Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

 

 

  1. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website http://hanura.desa.id sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010.

 

 

  1. Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan WebsitePPID
  • Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 5 orang.
  • Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 4.
  • Jumlah pemberian informasi sebanyak 9 permintaan.
  • Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak tidak ada
  • Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik : 472 jam + 27 menit
  • Sedangkan jumlah pengakses http://hanura.desa.id berjumlah 633 pengakses

 

  1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sepanjang tahun 2018 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

 

  1. Sumber Daya Manusia Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Desa Hanura melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Pemerintah Desa Hanura,BPD,LPM dan Tokoh Masyarakat

 

  1. Penghargaan Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap Implementasi UU No. 14 Tahun 2008. Dengan kriteria penilaian dilakukan terhadap muatan atau content dari website pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan visiting ke desk layanan informasi serta berdasarkan jawaban kuesioner. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Lampung. Dari hasil penilaian tersebut PPID Pemerintah Desa Hanura untuk tahun 2018 mendapat Anugerah peringkat ke satu (1) katergori Desa dan Kelurahan.

 

  1. Anggaran Pelayanan Informasi Angaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melekat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hanura (APBDes) Tahun Anggaran 2018 yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi, pengelolaan website PPID dan pelaksanaan uji konsekuensi.

 

  1. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Pemerintah Desa Hanura terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, kami masih sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di website PPID sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

 

 

  1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

 

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Hanura tahun 2018.

 

 

 

Hanura, 14 Maret 2019

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

ttd

AHMAD SUBARKAH